BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah
Adanya penyerahan sebagian besar urusan pemerintah pusat ke daerah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan politik yang dinamis. Perkembangan politik yang dinamis di masing-masing daerah menjadikan otonomi daerah sebagai stimulus tumbuhnya dinamika politik. Dari situ diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa, keadilan, dan tata pemerintahan yang efektif serta efisien di daerah. Otonomi daerah juga dapat menjadi alternatif bagi tumbuhnya harapan dan efektivitas pemerintah daerah serta kemajuan daerah.
Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah di atas, pada tahun yang sama juga telah ditetapkan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan desa diatur tersendiri dan tidak lagi merupakan bagian yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bab dan pasal-pasal yang mengatur tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi undang-undang desa. Serta bab dan pasal-pasal yang lainnya dirumuskan kembali dan ditetapkan menjadi undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang pemilihan umum.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa suatu perubahan besar baik berkenaan dengan posisi/kedudukan maupun peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan dari pinggiran, sesuai nawa cita ketiga. Kedudukan Pemerintahan Desa melalui Undang-Undang tersebut kini menjadi Pemerintahan masyarakat yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus masyarakat di wilayah desanya sendiri. Kehadiran Undang-Undang tersebut pada dasarnya membawa misi mentransformasikan desa sebagai satuan wilayah hukum Negara yang lebih berdaulat, bermartabat, berdaya dan mandiri.
Guna melaksakan Undang-Undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang memberikan kerangka yang lebih jelas bagi kemandirian desa dalam mengelola keuangannya. Dalam PP tersebut dijelaskan Desa mendapatkan alokasi dana dari APBN setiap tahunnya dengan besaran yang disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk dan angka kemiskinannya. Selain itu, Pemerintahan Desa juga mendapat alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam hal Pemerintah desa memiliki BUMDes, ia akan memperoleh sumber pendanaan dari bagian sisa hasil usaha. Sumber pendanaan pemerintahan desa yang tidak kalah pentingnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumbangan/hibah dari fihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
Di tengah-tengah upaya menjadikan desa sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran (Nawa Cita ketiga) Pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik menyangakut kesiapan organisasi/kelembagaan, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana dan berbagai dokumen yang diperlukan. Demikian pula beberapa Kementerian/Lembaga yang secara fungsional terkait dengan implmentasi Undang-Undang tersebut perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/Lembaga. Di tingkat Pemerintahan Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota yang diperlukan untuk memuluskan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. 
Berbagai dokumen tersebut diperlukan agar implementasi Undang-Undang tentang Desa tersebut berjalan dengan baik, karena berbagai aturan main telah disiapkan dengan baik. Pada pemerintahan desa tiga dokumen (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) merupakan prasyarat utama pencairan dana desa yang berasal dari APBN. Sejauh ini yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai fihak berkenaan dengan implementasi Undang Undang tentang Desa adalah menyangkut kesiapan sumber daya aparatur Pemerintah Desa, terutama kemampuanya dalam mengelola APBDes secara benar yang diawali dengan tahap perencanaan pembangunan desa sampai ke tahap pertanngungjawaban, mengingat pengelolaan APBDes tidak ada bedanya dengan pengelolaan APBD maupun APBN yang secara keseluruhan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan keuangan negara.
Sesuai dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang Desa, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas di tingkat desa. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dimaksud melingkupi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah termasuk Nasional, Daerah, dan Desa yang dikenal dengan RPJM (N/D/Desa).
Sementara itu kalau melihat keadaan aparatur pemerintahan desa di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah rendahnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggaran pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan desa seperti dokumen-dokumen Renstra, Renop, profil desa, dan lain-lain yang belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari peyelenggaraan pemerintahan berupa tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.
Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana dimaksud di atas, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh berbagai faktor, terutama faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah desa sebagai penyelengara yang belum optimal dalam konteks penyelengaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mensejaterakan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desa.
Kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang masih lemah merupakan faktor utama permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Ambawang Kuala hal tersebut dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Pada tahun 2008 pusat kajian kinerja otonomi daerah, telah melaksanakan kajian peningkatan kapasitas pemerintahan desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelengaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan Kepala Desa dan manajemen pelayanan desa.
Dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan pembangunan desa, kelemahan utama Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah: Pertama, rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan tiga dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes sebagai prasyarat pencairan dana desa dari APBN. Kedua, lemahnya akses untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi program dengan stakeholder di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam memperjuangkan usulan program pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Propinsi dan APBN. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung terlaksananya ketatausahaan administrasi desa yang baik.
Ketiga permasalahan utama tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, dalam rangka memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala untuk melaksanakan kebijakan pembangunan desa, dengan mengangkat judul “Formulasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”.

B.	Ruang Lingkup Penelitian
Wilayah desa menjadi sasaran kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengingat pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di desa. Kebijakan pembangunan dimulai dari desa ini tercermin dalam Nawacita tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Dalam rangka menyongsong kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran tersebut, Pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014, baik menyangakut kesiapan organisasi/kelembagaan, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana dan berbagai dokumen yang diperlukan. 
Tantangan utama pemerintahan desa adalah bagaimana mewujudkan tiga dokumen (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) yang masing-masing disertai dengan aturan pengelolaannya sebagai prasyarat utama pencairan dana desa yang berasal dari APBN. Selanjutnya, bagimana membangun koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai stakeholder di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka untuk memperjuangkan usulan program pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Provinsi dan APBN. Selanjutnya juga, bagaimana kesiapan sumber daya aparatur Pemerintah Desa, terutama kemampuanya dalam mengelola APBDes secara benar yang diawali dengan tahap perencanaan pembangunan desa sampai ke tahap pertanngungjawaban.
Permasalahan utama pemerintahan desa tersebut, agar tidak terlalu luas dan beresiko terjadi bias, maka perlu dibatasi dengan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya akan membahas tentang kualitas aparatur pemerintahan desa dalam formulasi penyusunan Renacana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

C.	Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

D.	Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk  menjelaskan Bagaimanakah Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Adapun indikator tujuan adalah sebagai berikut: 
1.	Untuk mengetahui kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala.
2.	Untuk mengetahui proses Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala.
3.	Untuk mengetahui kendala-kendala formulasi penyusunan RPJMDes di Desa Sungai Ambawang Kuala.
Keluaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah terpotretnya kualitas Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam rangka memformulasikan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berkualitas berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

E.	Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, hasil-hasil penelitian ini tentunya mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yakni:
1.	Secara akademis, hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama studi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para ilmuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pembangunan Desa dan perkembangannya di Indonesia. 
2.	Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan praktis untuk:
a.	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia.
b.	Meningkatkan swadaya gontong royong menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat secara mandiri.
c.	Meningkatkan berpartisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan desa.
d.	Meningkatkan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lainnya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
3.	Hasil penelitian ini juga berguna bagi para peneliti yang berminat pada kajian sejenis, terutama dalam kajian penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam pengembangan model pembangunan desa yang ideal.

F.	Tinjauan Pustaka
1.	Kebijakan Publik
Memahami kebijakan publik harus memahami makna dari perkataan “publik” dan “kebijakan”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “publik” berarti orang banyak (umum) (Depdiknas, 2001: 902). Sedangkan “kebijakan” berarti 
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Depdiknas, 2001: 149).

Makna dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua konsep, asas, draf rencana, pedoman kerja, aturan-aturan, cara bertindak dari pemerintah atau organisasi terkait mengenai kepentingan orang banyak (umum) merupakan kebijakan publik. Dalam kehidupan masyarakat yang disebut publik berisi aktivitas masyarakat, diperlukan sebuah kebijakan berupa aturan-aturan sosial atau setidaknya kesepakatan dari tindakan bersama. Kebijakan menurut Persons adalah usaha untuk mendifinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Persons, 2005: 15). 
Pendapat Persons ini sejalan dengan difinisi klasik yang sangat mashur dari Thomas R. Dye 1981 adalah whatever governments choose to do or not todo (dalam Abidin, 2012: 5-6). Inti dari pendapat Dye di atas adalah apapun jenis dan bentuk kegiatan yang diambil oleh pemerintah terhadap berbagai permasalahan publik merupakan kebijakan. 
Mustopodidjaja dalam Anggara (2015; 36) berpendapat bahwa “kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan  oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan”.  Pandangan teoritis dari Mustopodidjaya tersebut dimaknai sekurang-kurangnya menjadi 4 (empat) unsur penting yaitu pertama, adanya suatu keputusan secara formal dimana dalam ilmu administrasi publik keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Kedua, adanya suatu permasalahan publik yang harus dipecahkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan yang mampu membentuk masyarakat dan Negara semakin maju dan lebih baik. Ketiga, dilakukan oleh instansi yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk penyelesaian suatu masalah yang sesuai dengan tuntuan masalah dalam proses kebijakan yang berlangsung. Keempat, dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dimana kebijakan publik dipahami sebagai suatu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan dan keputusan. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparatur  pemerintah itu sendiri.
Sumaryadi (2010; 83) mengatakan “Policy pada hakekatnya berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat”. Interpretasi dari sumaryadi di atas memberikan makna bahwa kebijakan publik sangat berhubungan erat dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan yang mengupayakan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang pembangunan seperti sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat proses pembangunan tersebut diupayakanlah suatu pemecahan masalah bagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dengan dibuatnya suatu kebijakan atau keputusan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK memiliki Sembilan nawa cita atau agenda prioritas untuk membangun Negara Indonesia adalah terkategorikan sebagai kebijakan publik.
Adisasmita (2011:173) mengartikan “kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik (atau pembangunan masyarakat), yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan teoritis dari Adisasmita tersebut bermakna bahwa kebijakan publik merupakan cara pemerintah mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Kebijakan publik bukan hanya sebatas dokumen resmi, seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah (pusat dan daerah), tetapi mempunyai pengertian  yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai garis besar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembangunan.
Dari pandangan teoritis para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pablik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam wujud pengaturan-pengaturan dan/atau pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan permasalahan publik dan mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangandan/atau dalam bentuk dokumen resmi lainnya yang dijadikan sebagai pedoman atau kerangka acuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan.
Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa hal penting yang menjadi unsur kebijakan publik. Pertama, kebijakan itu ada atau diusulkan berdasarkan sesuatu hal atau masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan dalam memecahkan masalah publik yang akhirnya bagaimana mengatasi kemungkinan pemecahan masalah tersebut kemudian dibuatkan suatu kebijakan sebagai pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai garis besar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembangunan. Karena merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam membuat, menjalankan dan melaksanakan kebijakan harus ada unsur konsisten baik bagi orang-orang yang membuatnya maupun bagi orang-orang yang melaksanakan kebijakan tersebut.
Kedua, adanya suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam wujud pengaturan dan atau pengambilan keputusan. Perbedaan antara pengambilan kebijakan (policy making) dengan pengambilan keputusan (decision making) dijelaskan oleh Ali dan Alam (2012; 10) bahwa setiap kali dilakukan pengambilan kebijakan akan selalu terjadi pengambilan keputusan. Tetapi setiap kali pengambilan keputusan tidak berarti kebijakan akan berakhir. Kebijakan akan berlangsung secara kontinum atau terus menerus dalam suatu proses yang diawali dengan isu dan diakhiri dengan isu yang melahirkan isu-isu baru yang mendorong dilakukannya reformulasi kebijakan, kemudian berlanjut dengan reimplementasi kebijakan yang berjalan, sampai reevaluasi kebijakan, dan demikian seterusnya terjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baru dan pengaturan-pengaturan baru dalam situasi dan kondisi yang sangat dinamis. Entri pointnya adalah pengambilan kebijakan adalah akumulasi dari sejumlah keputusan-keputusan yang diambil, sedangkan pengambilan keputusan adalah tindakan tegas yang bersifat final dan harus diambil untuk penyelesaian suatu masalah sesuai dengan tuntutan masalah dalam proses kebijakan yang berlangsung. 
Ketiga, adaanya upaya peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengupayakan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang pembangunan seperti sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, serta mengupayakan peningkatan kemakmuran dan kemajuan Negara. Dalam dunia pemerintahan, prinsipnya adalah kebijakan diadakan segalanya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan kemajuan Negara.
Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye 1992 (dalam Widodo, 2011: 16-17) menyatakan proses kebijakan publik meliputi: (1) identifikasi masalah kebijakan, (2) penyusunan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) pengesahan kebijakan, (5) implementasi kebijakan, (6) evaluasi kebijakan.
Asfek-asfek yang terpenting dari keseluruhan proses kebijakan publik di atas adalah formulasi kebijakan publik; implementasi kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik. 
a.	Formulasi kebijakan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. (Woll dalam Anggara, 2015: 184).
b.	Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012: 674). Implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui program atau peraturan yang lebih operasional.
c.	Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak” (Winarno, 2007: 226). Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (tuntas) atau telah dilaksanakan sesuai target waktu (masih berjalan tetapi telah dilaksanakan di atas 3 (tiga) tahun).
2.	Kebijakan Strategis Pembangunan Desa
Kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang digariskan dalam Nawa Cita merupakan kebijakan strategis nasional sekaligus menjadi agenda perioritas nasional. Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh pemerintahan propinsi atau kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya merupakan kebijakan strategi pemerintahan propinsi atau kebijakan strategi pemerintahan kabupaten/kota. Strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan implementasi sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan strategis pemerintahan Jokowi-JK adalah yang tertuang dalam Nawa Cita 3 yaitu percepatan pembangunan daerah dan desa yang tertuang pada butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Adapun isi agenda perioritas atau nawacita untuk membangun Negara Indonesia antara lain:
1)	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2)	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintaahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3)	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
4)	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5)	Meningkatkan kualitas hidup manusia
6)	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7)	Mewujudkan kemaandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8)	Melakukan revolusi karakter bangsa
9)	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan nawa cita yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi di atas, saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Masih banyak daerah-daerah pinggiran dan desa yang sangat lemah dalam pemberian pelayanan publik yang disebabkan oleh minimnya pembangunan di tempat tersebut. Sementara itu, desa merupakan sistem pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintahan desa.
Untuk mewujudkannya, maka dilaksanakan melalui perioritas wajib, antara lain pendidikan, kesehatan dan perumahan; perioritas sektoral bidang pangan, energi, maritim dan kelautan serta pariwisata; dan perioritas wilayah di desa, daerah pinggiran, kawasan timur (termasuk Kalimantan) dan perbatasan (Warwan Jafar, 2015 dalam Majalah Gatra Edisi 19 Agustus 2015).
Dalam sejarah pengaturan desa, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang termaktup dalam Pasal 200-216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebelumnya juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu:
1)	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
2)	Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3)	Permendagri Nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
4)	Permendagri Nomor 19 tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
5)	Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
6)	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
7)	Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
8)	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
9)	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
10)	Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1972 tentang Pelaksanaan dan Klasifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia
11)	Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja 
12)	Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
13)	Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
14)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
15)	Inlandche Gemente Ordonantie (IGO stbl 83 tahun 1906 (Jawa dan Madura) dan Inlandche Gemente Ordonantie Buitengwesten (IGOB stbl 490 tahun 1938 jo.stbl 681 tahun 1938 (luar Jawa dan Madura) (Arsyad, dkk, 2011: 22).

Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, pengaturan mengenai Desa belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbul-kan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang pedamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan bahwa pengaturan desa bertujuan:
1)	Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2)	Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3)	Melestarikan dan mewajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4)	Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
5)	Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6)	Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7)	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8)	Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9)	Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun azas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah:
1)	Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2)	Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan peng-ambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
3)	Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.
4)	Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsure masyarakat desa dalam membangun desa.
5)	Kegontongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa
6)	Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
7)	Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8)	Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9)	Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10)	Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11)	Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
12)	Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejah-teraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat desa 
13)	Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoor-dinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan UU tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan daerah. Prinsipnya, kalau desa-desa di suatu daerah itu maju, maka dengan sendirinya daerah kecamatan dan kabupaten di suatu daerah tertentu akan maju pula.
Otonomi desa akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Berkaitan dengan itu, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan bagi pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan  mengenai pembangunan desa, sebagai berikut.
Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi (Widjaja, 2012: 164).

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, seperti para pelaku ekonomi, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan lain-lain.
Bhattacharya Administrative Organization for Development (dalam Ndraha, 2003: 72-73), memberikan batasan.
Pembangunan desa sebagai proses usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.

Berdasarkan pandangan di atas, pembangunan masyarakat desa dipahami sebagai proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam pemperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan ke dalam integritas komunitas kehidupan bangsa. Proses tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu partisipasi masyarakat dan bantuan pelayanan teknis dari pemerintah. Proses tersebut diwujudkan dalam berbagai program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat.
Mubyarto (1996) dalam Satria dkk (2011: 32) menyatakan “Desa dan penduduk desa tentu terkena dan terlibat dalam kegiatan pembangunan walaupun sumbangannya kurang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan theory elitist”. Pandangan Mubyarto, pembangunan dengan penerapan teori elitist pada zaman orde baru tidak memberikan kesempatan mengembangkan demokrasi yang masih hidup di lingkungan dukuh, kampong, nagari dan sebagainya. Pemerintahan desa terlalu seragam, sehingga kurang memberdayakan masyarakat lokal sesuai dengan budaya setempat. Oleh karena itu, dalam era demokratisasi dan reformasi sekarang, pendekatan ekonomi dalam pembangunan desa harus dilengkapi dengan pendekatan budaya, politik dan sosial.
Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar bagi pemerintahan desa dan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari merencanakan pembangunan sampai ke tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan desa.
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal (1) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian Pasal (78) UU No. 6 tahun 2014, dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejah-teraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada pasal (83) UU No. 6 tahun 2014, disebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pembangunan partisipatif.
Allen (2007) dalam tulisannya yang berjudul Morphing Rural Community Development Models: The Nexus Between the Past and the Future, menyebutkan ada dua pendekatan pembangunan komunitas pedesaan.
Pertama, pembangunan berbasis kebutuhan (basic-needs approach) yang cendrung bersifat reaktif. Dalam pendekatan ini, masyarakat menemukenali persoalan-persoalandan kekurangan di desa, lalu merumuskan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengatasinya. Kedua, pembangunan berbasis asset (asset-based approach), yang lebih bersifat proaktif. Fokus pembangunan dengan dengan pendekatan ini adalah masyarakat perlu menemukenali potensi dan sumber daya yang dimilikinya (dalam Tribun Pontianak, edisi Selasa 12 Mei 2015).

Potensi dan sumber daya yang merupakan asset ini dapat berupa individu, kegiatan ekonomi, asosiasi (organisasi formal maupun informal), fisik, sejarah, dan lembaga formal. Dengan menemukenali asset yang dimiliki, masyarakat diharapkan mengetahui kekuatannya untuk dapat mengatasi persoalan desa, mengantisipasi berbagai perkembangan dan mewujudkan desa yang diharapkan oleh komunitasnya.
3.	Tantangan Aparatur Pemerintahan Desa 
Salah satu kelemahan bagi pengelolaan pembangunan di desa adalah asfek kualitas sumber daya manusia terutama aparatur desa yang mempunyai peran dan tugas yang sangat kompleks untuk mengelola administrasi pemerintahan; mengelola pembangunan, memberikan pelayanan publik dan lain-lain. Rakhmat (2013: 33) menyatakan “Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam proses pembangunan, karena selain sebagai pelaku pembangunan, juga sekaligus menjadi sasaran pembangunan”. Berdasarkan pemahaman tersebut, sumber daya manusia mempunyai peranan yang strategis dan sentral dalam proses pembangunan, dimana posisi yang sangat menentukan itu, selain menjadi masukan dalam proses pembangunan dalam bentuk tenaga kerja juga menjadi pengendali dan pengatur masukan lainnya seperti teknologi, sumberdaya alam, penguasaan Iptek, manajemen dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berlaku.
Saat ini kebijakan tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat banyak dan variatif dengan adanya kebijakan Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan kebijakan di tingkat Kementrian, tidak hanya dari Kementrian Desa dan Kementrian Dalam Negeri. Aparatur pemerintahan desa sebagai ujung tombak terdepan program pembangunan dan pemberdayaan di desa diharapkan mampu memahami keseluruhan kebijakan yang terkait mengenai pembangunan dan pemberdayaan desa, serta dapat mengawal dan mengaktualisasikan semua proses pembangunan dan pemberdayaan tersebut.
Dalam perkembangannya, peranan aparatur pemerintahan desa dalam mengawal proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut adalah sebagai fasilitator, motivator dan pendamping masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan pemberdayaan. Sebagai fasilitator, aparatur pemerintahan desa bukan memberikan bantuan geratisan kepada masyarakat, melainkan sebagai fasilitator dalam membelajarkan atau memberdayakan masyarakat untuk dapat belajar sesuai dengan potensinya secara optimal. mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar bisa mandiri dan sejahtera. Bantuan yang sifatnya charity justru kurang mendidik, karena cendrung menimbulkan ketergantungan, timbulnya sifat malas dan konsumtif, dan perilaku lainnya yang menimbulkan ketergantungan dan semakin jauh dari kemandirian. Program-program atau proyek-proyek seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan beras untuk orang miskin, dan lain-lain dinilai gagal dalam upaya memberdayakan dan membantu masyarakat agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Justru melahirkan sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai motivator, aparatur pemerintahan desa sebagai pendorong masyarakat desa untuk aktif berkerja dan berkarya, bepartisipasi dan gontong royong dalam setiap kegiatan pembangunan desa dan kegiatan sosial kemasyarakatan, ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta pertahanan dan keamanan.  Sebagai pendamping masyarakat, aparatur pemerintahan desa memposisikan diri sebagai orang yang selalu melayani kebutuhan masyarakat, mendampingi dan membantu masyarakat memecahkan masalah kehidupannya sesuai dengan caranya masing-masing.
Untuk menjalankan tugas berat tersebut, aparatur pemerintahan desa harus memiliki kualitas yang tinggi, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan yang mampu memberdayakan masyarakat desa saat ini. Namun dalam kenyataannya kualitas aparatur pemerintahan desa umumnya masih rendah dalam kaitannya dengan kemampuan manajemen, tingkat produktivitas dan efisiensi juga masih rendah dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Tantantan-tantangan aparatur pemerintahan desa tersebut, perlu diatasi secara sistematis dan terkonseptual melalui pembangunan kualitas aparatur dan kualitas masyarakat. Pembangunan kualitas aparatur dan kualitas masyarakat adalah upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk sama-sama mempengaruhi dan mengatur masa depan daerahnya agar menjadi lebih maju dan sejahtera.
4.	Formulasi Kebijakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Formulasi kebijakan (policy formulation) merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi akan sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan. 
Agustino (2014: 118), “perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya”. Hal ini memang benar sebab cara suatu rancangan undang-undang dituliskan dapat memiliki dampak substansial pada administrasinya dan isi kebijakan publik yang sesungguhnya, bahkan lebih jauh berdampak pada perubahan perilaku kehidupan masyarakat.
Formulasi kebijakan merupakan bagian yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai dilakukan, dan kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan sebagian besar disebabkan karena formulasi kebijakan yang kurang baik. Kalau pengelolaan bagaian formulasi kebijakan gagal, maka sesungguhnya sama halnya dengan memformulasikan suatu pengelolaan kegagalan.
Woll dalam Anggara (2015: 184) mengatakan “formulasi kebijakan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain”. Pendapat ini menekankan bahwa pada tahap ini merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang betul-betul bisa dimplementasikan, dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.
Kraft dan Furlong 2007 dalam Hamdi (2014: 87) menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut menekankan pada dua aktivitas utama dari formulasi kebijakan, yaitu: pertama, perancangan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan, namun rancangan tujuan kebijakan akan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung di dalam dan di luar komunitas kebijakan, yang umumnya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, professional, badan penelitian, kelompok pemikir (think tank), dan wirausaha kebijakan. Kedua, formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, termuat penegasan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal perlu dirumuskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan apabila alternatif tersebut dipilih menjadi kebijakan.
Winarno dalam Anggara (2015: 183), formulasi kebijakan sebagai proses dapat dipandang dalam dua macam kegiatan, yaitu: 
Pertama memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kedua diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih.

Pendapat di atas menekankan pada upaya penentuan alternatif kebijakan untuk diusulkan kepada pemerintah, dan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penentu kebijakan dapat menyetujui, merubah, ataupun menolak.
Widodo (2011: 44) menyebutkan paling sedikit terdapat empat macam kegiatan atau tahapan dalam proses formulasi kebijakan, yaitu: policy formulation, yaitu problem identification; agenda setting; policy problem formulation; dan policy design. 
Sejalan dengan Widodo, Islamy dalam Anggara (2015: 184) membagi tahapan formulasi kebijakan dalam enam tahap proses formulasi kebijakan: 
Tahap I, perumusan masalah kebijakan. Tahap ini adalah ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.
Tahap II, penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.
Tahap III, perumusan usulan kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.
Tahap IV, pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.
Tahap V, pelaksanaan kebijakan publik yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan.
Tahap VI, penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

Terkait mengenai proses formulasi kebijakan publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur tentang perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).
a.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, rancangan RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi: (1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan (3) bidang pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing bidang memiliki indikator-indikator sebagai berikut.
Pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: (a) penetapan dan penegasan batas desa, (b) pendataan desa, (c) penyusunan tata ruang desa, (d) penyelenggaraan musyawarah desa, (e) pengelolaan informasi desa, (f) penyelenggaraan perencanaan desa, (g) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, (h) penyelenggaraan kerjasama antar desa, (i) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, (j) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
Kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain: (a) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, meliputi: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa, antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro; (b) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa; (c) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa; (d) pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDes, penguatan pemodalan BUMDes, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, gudang pendingin, tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa; (e) pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasiring, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
 Ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan parasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD, peningkatan kapasitas masyarakat meliputi: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, kelompok lain sesuai kondisi desa.
b.	Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes

Pasal 8 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa membentuk tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku Pembina, (2) sekretaris desa selaku ketua, (3) ketua pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan (4) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. 
Jumlah tim ditetapkan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJMDes melaksanakan kegiatan meliputi: penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; pengkajian keadaan desa; penyusunan RPJMDes; dan penyempurnaan rancangan RPJMDes.
c.	Penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, sekurang-kurangnya meliputi: (1) rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota, (2) rencana strategis SKPD, (3) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/Kota, (4) rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan (5) pembangunan kawasan perdesaan.
d.	Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RPJMDes melakukan melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi: (1) penyelarasan data desa, (2) penggalian gagasan masyarakat, dan (3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. 
Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa dan pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa meliputi SDA, SDM, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa; pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelibatan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun yang melibatkan unsure-unsur masyarakat. Tim penyusun RPJMDes menjadi pendamping dalam musyawarah dusun. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah menggunakan sketsa desa, kelendar musim dan bagan kelembagaan desa serta alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. 
Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tim penyusun RPJMDes melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
e.	Penyusunan  Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 20 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati: (1) laporan hasil pengkajian keadaan desa, (2) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan (3) rencana perioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembahasan rencana perioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah membahas tentang: laporan hasil pengkajian keadaan desa, perioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.
f.	Penyusunan  Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pasal 23 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim Penyusun RPJMDes menyusun rancangan RPJMDes dan berita acara. Berita acara dan dokumen rancangan RPJMDes yang disusun oleh tim disampaikan kepeda kepala desa untuk diperiksa dan disetujui. Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes).
g.	Penyusunan  Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Pasal 25 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa menyelenggarakan Musrembangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan Musrembangdes harus dituangkan dalam berita acara.
h.	Penetapan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pasal 27 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang-des). Rancangan RPJMDes menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes.
Kepala desa dapat mengubah RPJMDes dalam hal: pertama, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan RPJMDes dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.
5.	Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pelaksanaan otonomi desa dan pelaksanaan pembangunan desa sangat berhubungan dengan bagaimana kualitas aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakannya otonomi desa dan pembangunan desa tersebut. Oleh karena itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sangat memiliki peranan penting. Ruky (2003: 57) menyatakan “Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia”. Penekanan terhadap ketiga indikator kualitas menurut ahli di atas yaitu pengetahuan, kemampuan dan kemauan merupakan domain yang tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung untuk kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dalam berbagai kasus mengapa kualitas kerja pegawai di suatu instansi tetap rendah, padahal ia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk bidang tugasnya, namun karena kemauannya untuk melakukannya tidak optimal, maka hasil kerjanya juga tidak maksimal. Begitupun sebaliknya, kemauan ada tetapi tidak didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang cukup, maka hasilnya juga tetap rendah. Inilah gambaran ketiga indikator ini tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung untuk mencapai kualitas kerja SDM dalam suatu organisasi, dan hasil kerja memuaskan.
Selanjutnya Matutina (2001: 205) juga mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mengacu pada tiga hal, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.
a.	Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya piker serta penguasaan ilmu pengetahuan yang luas yang dimiliki karyawan.
b.	Keterampilan (skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
c.	Kemampuan (abilities) yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman di atas, pengetahuan bukan hanya dilihat dari sisi formal yaitu tingkat pendidikan dan kesesuaian pendidikan formal dengan bidang tugas atau pekerjaan yang ditempuh dalam meningkatkan pengetahuan aparatur. Melainkan juga lebih luas mencakup pengetahuan informal misalnya: pengetahuan memahami perkembangan organisasi; memahami sasaran yang ingin dicapai; kerjasama; informasi, hubungan organisasi dengan lingkungan, memahami permasalahan organisasi, kebijakan yang berlaku, sistem dan prosedur yang dipakai dalam melaksanakan tugas; serta memahami perilaku pegawai yang mendukung dan sebagainya. Keterampilan dapat dihasilkan dari hasil setelah menjalankan kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sebagainya. Sedangkan kemampuan meliputi kekuatan mental dan fisik yang memadai serta keterampilan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Selain itu, di luar ketiga indikator di atas yang tak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah pengalaman. Masa pengalaman kerja yang diperoleh dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan instansi.
Komorotomo dan Purnaningsih (2010: 292) mengatakan bahwa “peningkatan SDM perencana hendaknya diarahkan bukan hanya meningkatkan keahlian dan keterampilan, namun harus pula meningkatkan output perencanaan yang dihasilkan sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat luas.” Jadi menurut pendapat tersebut, kualitas SDM para perencana dapat dilihat dari tingkat pemahaman atau pengetahuannya tentang tugas perencanaan; keahlian dan/atau keterampilan dalam menyusun suatu perencanaan; dan output perencanaan yang dihasilkan.
Kualitas sumber daya manusia aparatur memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kinerja. Nawawi (2000: 142) menyatakan bahwa:
Kinerja dalam arti untuk perilaku dalam bekerja (performance) yang positif, merupakan gambaran konkrit kemampuan dalam mendaya-gunakan sumber-sumber kualitas, yang berdampak pada keberhasilan mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi non profit. Kinerja yang tinggi dari proses pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung efektif dan efisien, yang terus menerus diperbaiki kualitasnya. Di samping itu juga dapat diketahui dari prestasi atau hasil kerja yang berkualitas, dan selalu sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yang dilayani, sebagai bukti bahwa sumber-sumber kualitas terdayagunakan secara efektif.

Berdasarkan pemahaman di atas, yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing serta saling pengertian dan pertimbangan bersama dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etik yangberpedoman pada suatu standar kerja.
Kualitas juga akan terkait dengan penerapan manajemen kualitas yang digunakan organisasi pemerintahan. Dalam istilah yang popoler akhir-akhir ini disebut Total Quality Management (TQM) dalam proses organisasi pemerintahan. Manajemen kualitas atau TQM didifinisikan oleh Gaspersz (2003: 123) sebagai cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap cara fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. 
Dengan penerapan TQM, organisasi pemerintahan dituntut untuk  memberikan ruang kesempatan dan motivasi untuk setiap SDM untuk selalu belajar dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerjanya, mencari ide-ide inovatif dalam tugasnya secara baik, serta mempu mengelola perubahan dan perbaikan secara terus menerus. 
Sudarmanto (2014: 97) mengatakan “manajemen kualitas merupakan kemampuan atau kapabilitas yang melekat dalam sumber daya manusia serta merupakan proses yang dapat dikontrol dan bukan suatu kebetulan belaka”. Karena melekat pada diri seseorang, konsep kualitas menurut Sudarmanto di atas menggambarkan ciri langsung dari suatu output SDM yang menunjang kemampuannya seperti: performa (performance), keandalan (reliability), memuaskan kebutuhan pengguna pelayanan dan lain-lain. Oleh karena itu, kualitas juga merefleksikan hal kinerja pelayanan yang diberikan SDM yang menentukan kepuasan pengguna pelayanan dan upaya perubahan ke arah perbaikan secara terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh  Parasuraman dkk bahwa kualitas adalah perbandingan antara harapan dan kinerja aktual pelayanan” (dalam Sudarmanto, 2014: 98).
Konsep kualitas menurut Gospersz (dalam Sianipar, 2001: 23) “Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus menerus sehingga dikenal dengan istilah Q=MATH (Quality=Meets agreed Trems and Cange)”. Ada 5 (lima) dimensi kualitas jasa untuk awal kepuasan masyarakat menurut Sianipar (2001: 25), yaitu:
1)	Realability, adalah ukuran pelayanan yang bebas dari kesalahan-kesalahan, atau kemampuan aparatur memberikan secara akurat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
2)	Assurance, adalah jaminan, garansi yang dapat diberikan oleh aparatur atas suatu jasa pelayanan yang ditawarkan untuk membangkitkan keyakinan masyarakat atas kemampuan aparatur (pengetahuan, keahlian, sikap)
3)	Tangibles. Adalah yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan aparatur
4)	Empathy, adalah tingkat perhatian dan kepedulian aparatur atas kepentingan, kebutuhan, keluahan masyarakat
5)	Responsiveness, adalah suatu rasa tanggung jawab, komitmen memberikan jasa layanan prima, serta dalam membantu menyelesaikan kesulitan masyarakat.
Sistem pengendalian kualitas terhadap produk yang ingin dihasilkan dilakukan dengan 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu (1) kualitas desain; (2) kualitas konformance dan (3) kualitas pelayanan (Sianipar, 2001: 39). Kualitas desain merupakan proses komunikasi yang dibangun dalam suatu kegiatan tim formatur atas suatu permasalahan yang ingin disusun. Kualitas konformance merupakan tingkat kesesuaian hasil formulasi dengan kebijakan-kebijakan dan/atau aturan-aturan main yang ditetapkan. Kualitas pelayanan merupakan implementasi dari program yang ditetapkan. 
Dalam kaitan dengan formulasi penyusunan RPJMDes, kualitas desain (rancangan RPJMDes) dilakukan melalui komunikasi dengan stakeholders secara reaktif, aktif, proaktif dan pendekatan benchmarking dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat dusun dan desa. Kualitas konformance dilakukan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, dan lain-lain untuk mencapai tingkat keseuaian dan memenuhi spesifikasi kualitas yang ditentukan terhadap proses penyusunan dokumen RPJMDes dan dokumen-dokumen lainnya. Melalui kualitas konformance akan lebih terjamin tingkat kesesuaian kecocokan produk dan program dengan ekspektasi masyarakat yang direfleksikan pada spesifikasi kualitas produk. Tim perencana memiliki tanggung jawab utama terhadap kualitas konformance atau tingkat kesesuaian dengan spesifikasi (standar). Selanjutnya, kualitas pelayanan difokuskan pada implementasi program yang dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya Sudarmanto mengkaitkan hubungan kualitas SDM dengan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dikatakan oleh Sudarmanto (2014: 112) bahwa “dalam situasi tertentu dibutuhkan kemampuan atau kompetensi SDM untuk dapat mengatasi permasalahan yang kompleks, yaitu diantaranya kemampuan kognitif yang terdiri dari kemampuan berpikir analitik dan kemampuan berpikir konseptual”.
Kemampuan berpikir analitik merupakan kompetensi dalam hal cara memecahkan, memilih dan membandingkan berbagai situasi secara sistematis, menggunakan logika berpikir, mengetahui alasan secara sistematis, menganalisis dan memecahkan permasalahan secara tepat. Kompetensi ini juga terkait dengan kemampuan mengurai permasalahan secara detail, menganalisis akar permasalahan, dan alternatif pemecahan secara tepat disertai alasan-alasan secara rasional dan logis. Sedangkan kemampuan berpikir konseptual merupakan kemampuan memahami suatu situasi atau permasalahan dengan cara menggabungkan bagian-bagian secara bersama, melihat gambaran secara garis besar, mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara situasi yang tidak secara jelas berhubungan, mengidentifikasi isu-isu kunci dalam situasi yang kompleks (Sudarmanto, 2014: 112-113).
Sumber Daya Aparatur dalam posisinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang mensyaratkan sebuah kompetensi tertentu dalam mengemban misi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Dalam penyelenggaraan sistem administrasi oleh Mustopadidjaja (dalam Rakhmat, 2013: 42) kompetensi yang dipersyaratkan meliputi 4 (empat kompetensi) yaitu: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kompetensi intelektual. Pemenuhan kompetensi-kompetensi tersebut menjadi indikator kualitas Sumber Daya Aparatur.
a.	Kompetensi teknis, yaitu kompetensi yang terkait dengan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi. Kompetensi teknis menuntut kemampuan dalam mengoperasionalisasikan system dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan tugas di suatu instansi, disamping mampu menerapkan system akuntabilitas, pengelolaan kebijakan dan program, serta pelaporan pertanggungjawaban.
b.	Kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola tugas-tugas organisasi. Kompetensi manajerial ini mencakup kemampuan menerapkan konsep dan teknik yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen publik. Selain itu, juga berkenaan dengan kemampuan melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan.
c.	Kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi. Kompetensi social dapat dilihat di lingkungan internal seperti kemampuan memotivasi sumber daya manusia atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja. Dari segi lingkungan eksternal, memiliki kemampuan dalam membangun kemitraan, kolaborasi, dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai organisasi dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi.
d.	Kompetensi intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategis dan visioner. Kompetensi intelektual terkait dengan kemampuan dalam merumuskan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan pembangunan. Selain itu, kemampuan dalam member masukan dan pertimbangan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis, sistematis, dan rasional disamping kemampuan dalam memahami perkembangan paradigm pembangunan yang relevan dengan upaya mewujudkan good governance dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa (Mustopadidjaja dalam Rakhmat, 2013: 42-43).

Dari pemahaman di atas, peningkatan kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas manajemen yang sejalan dengan penyelenggaraan Total Quality Management (TQM) di suatu organisasi pemerintahan. Dimensi-dimensi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut dapat dilihat dari kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya aparatur, seperti kopetensi manajerial, kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kompetensi teknis. Dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMDes, maka kompetensi yang dipersyaratkan bagi tim konseptor atau tim perencana adalah kompetensi konseptual atau keterampilan konsep.
6.	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa 

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh istilah partisipasi (participation) yang berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 732). Dari pemahaman tersebut, berarti Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan untuk suatu kegiatan. Pengertian ini bersifat umum dimana partisipasi dapat berarti: Pertama, perilaku yang bersifat partisan atau politis seperti partisipasi dalam Pemilu, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan dan lobi. Kedua, partisipasi juga dapat sebagai segala kesempatan ketika semua anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat. Pada kasus ini, partisipasi bukan terletak pada bagaimana mempengaruhi pemerintah melainkan lebih pada pengembangan hubungan tertentu yang dapat memberikan manfaat. Ketiga, partisipasi dalam proses administrasi, bentuknya berupa kegiatan-kegiatan dalam kepentingan untuk mengolah keputusan administratif, atau pertukaran (exchange) tertentu antara patron dan klien.
Menurut Sumaryadi (2010: 47), “partisipasi masyarakat saat ini lebih diarahkan pada pembangunan”. Penekanan dari pendapat tersebut adalah partisipasi merupakan peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pendapat maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam suatu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ciri partisipasi dalam hal ini adalah peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan pembangunan dan akselerasi pembangunan, serta menikmati hasil pembangunan tersebut.
Devis 1962 (dalam Sumaryadi, 2010: 48) menegaskan bahwa: participation is difined as mental and emotional involvement of a person in group situation which encourages him to contribute to group goal and share responsibility in them (partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan). Pandangan Devis seperti yang telah diungkapkan dapat dipahami bahwa keterlibatan jasmani, mental atau pikiran akan dapat mendorong partisipan untuk memberikan sumbangan dalam rangka mencapai tujuan dan sekaligus akan memunculkan rasa ikut bertanggung jawab.
Stephens (dalam Sumaryadi, 2010: 53) membedakan tahap partisipasi dalam proses pembangunan, yaitu: (1) partisipasi pada tahap perencanaan, (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan, (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan, dan (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan meliputi partisipasi dalam pemilihan alternatif tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan yang dapat berwujud usul, saran, tanggapan dan penentuan pilihan, semuanya disampaikan dalam rapat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan meliputi partisipasi pada kegiatan-kegiatan operasional berupa kontribusi di dalam memberikan sumbangan dana, tenaga, bahan, dan yang sejenisnya. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan berupa keterlibatan dalam menerima setiap hasil pembangunan sebagai pemilik sendiri atau bersama, menggunakan setiap hasil pembangunan, mengusahakan dan merawat, memelihara secara rutin, mengatur penggunaannya, dan mengembangkannya secara bersama. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam penilaian pembangunan adalah keterlibatan dalam mengawasi jalannya pembangunan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah pembangunan tersebut telah mencerminkan kepentingan masyarakat.
Partisipasi seluruh pelaku pembangunan itu sendiri dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa diwadahi melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Perlu juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan Musrembangdes telah memiliki mekanisme tersendiri. 
Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mentri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Mentri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006.050/244/SJ pada bagian penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagai berikut.
1.	Tahap Persiapan
a.	Masyarakat pada tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.
b.	Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrembang Desa/Kelurahan.
c.	Tim penyelengggara melakukan hal-hal yang terdiri dari:
1)	Menyusun jadual dan agenda Musrembang Desa/Kelurahan
2)	Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrembang Desa/Kelurahan minimal tujuh hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang.
3)	Mengundang calon peserta Musrembang Desa/Kelurahan
4)	Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrembang Desa/Kelurahan.
2.	Tahap Pelaksanaan
Agenda pada tahap pelaksanaan adalah:
a.	Pendaftaran peserta
b.	Pemaparan Camat atas perioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
c.	Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
d.	Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas perioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh Kepala Desa/Lurah.
e.	Penjelasan Kepala Desa tentang informasi yang berkaitan langsung dengan perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa.
f.	Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa/Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
g.	Pemisahan kegiatan berdasarkan: (1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan. (2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrembang Tahunan Kecamatan.
h.	Perumusan para peserta tentang perioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta
i.	Penetapan perioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan dating sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
j.	Penetapan daftar nama delegasi dari peserta Musrembang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrembang Kecamatan. Dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Mekanisme penyelenggaraan Musrembang seperti penjelasan yang telah diungkapkan memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan kegiatan Musrembangdes tidak mudah dan membutuhkan keterampilan dari fasilitator. Apabila mekanisme demikian betul-betul diseriusi dan diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab maka keluaran Musrembangdes dapat diwujudkan.

G.	Kerangka Pemikiran
Dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan pembangunan desa, maka diperlukan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas. Dalam menjalankan semua kebijakan pemerintah terkait dengan otonomi desa dan pembangunan di desa, pemerintah telah mempersiapkan dana desa yang berasal dari APBN. Untuk pencairan dana desa dari APBN tersebut, salah satunya prasyarat yang harus diadakan adalah mempersiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Berdasarkan konsep pemikiran terhadap rumusan masalah yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini, penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran seperti gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Formulasi Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Rendahnya Kualitas SDM dan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala Dalam Formulasi Penyusunan RPJMDes

1.	Rendahnya kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyusunan tiga dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes sebagai prasyarat pencairan dana desa dari APBN
2.	Lemahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa
3.	Proses penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang belum optimal berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa

Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa 

 

Terwujudnya Penguatan SDM dan Akses Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam Formulasi Penyusunan RPJMDes yang Ideal

 Sumber: Peneliti, 2016
H.	 Metode Penelitian
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Riyanto, 2001: 23). Dengan demikian, tujuan metode penelitian ini adalah menggambarkan (mendeskripsikan) secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan akurat.
Pendekatan penelitiaan ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami penomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2005: 6).
2.	Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Desa Sungai Ambawang Kuala dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat permasalahan terkait mengenai rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyusun tiga dokumen yaitu RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes. Sistem penatausahaan administrasi desa dan kearsipan masih belum baik, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dalam tahun-tahun terakhir semakin menurun.
3.	Subyek Penelitian
Penentuan subyek penelitian ini berdasarkan ciri dan sifat atau karakteristik dari informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni sampel penelitian yang diambil bukan bergantung pada jumlah populasi tetapi disesuaikan dengan tujuan. Dengan demikian, subjek tidak representatif berdasarkan jumlah populasi tetapi representatif dalam memberikan informasi yang diperlukan (Arikunto, 2002: 117). Atau dengan kata lain, peneliti menentukan informan (subyek penelitian) yang dianggap bisa memberikan informasi tentang fokus yang akan diteliti. 
4.	Metode Pengumpulan Data
Sudjana (2002: 4) mengatakan bahwa data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal berbentuk katagori. Perolehan data seyogyanya relevan dan mutakhir. Artinya data yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian dan masih hangat dibicarakan dan diusahakan oleh orang pertama (data primer). Adapun metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data menurut Bungin adalah metode wawancara mendalam, obserpasi partisipasi, dan bahan dokumentasi (Bungin, 2007: 107). 
a.	Metode Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informen atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informen terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Bungin, 2007: 108). Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu lama dengan informen di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi senyatanya tentang segala seuatu yang berkaitan pokok pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan penelitian. 
b.	Metode Observasi Partisipasi (Participant Observer)
Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan (Bungin, 2007: 116). Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain.
c.	Metode Bahan Dokumentasi
Bahan dokumentasi secara eksplisit berbeda dengan literatur. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan bahan dokumentasi adalah bahan-bahan berupa informasi yang disimpan atau didokumentasikan (Bungin, 2007: 122). Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis berupa dokumen-dokumen pemerintah, otobiografi, kliping, data di file komputer, dan lain-lain (Bungin, 2007: 122). Dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti dan memberikan peluang untuk mengetahui lebih jauh tentang situasi dan keadaan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian.
5.	Teknik Keabsahan Data
Usaha menetapkaan pengabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Riyanto (2001: 27) empat kriteria yang dapat dipergunakan untuk menetapkan keabsahan data yaitu: credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
a.	Credibility (Derajat Kepercayan)
Data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran dan dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (informen) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Menurut Moleong (2005: 49) kriterium derajat kepercayaan berfungsi untuk: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dengan baik. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti. 
Ada tujuh teknik pemeriksaan kriteria derajat kepercayaan yang dapat digunakan untuk menetapkan teknik pengabsahan data menurut Moleong (2005: 49), yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) trianggulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan refrensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Dari ketujuh teknik tersebut yang dipakai dalam penelitian ini ada empat yakni:
1)	Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan jika data yang terkumpul dirasa belum memuaskan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi. Esensinya adalah memberikan waktu bagi peneliti untuk membangun kebenaran data yang diperoleh dan memuaskan.
2)	Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Keajengan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten atau tentatif. Ketekunan pengamatan ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Pengamatan dilakukan pada situasi-situasi tertentu, yakni bagaimana melakukan penyusunan RPJMDes.
3)	Trianggulasi
Traianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memam-faatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, trianggulasi dilakukan dengan cara check, recheck dan crosscheck kepada dua atau lebih sumber informasi dengan teknik menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada informan yang sama dalam waktu yang berbeda. Crosscheck juga dilakukan dengan menanyakan informasi yang sama kepada pihak-pihak yang dianggab mengetahui masalah sesuai fokus penelitian, tetapi tidak dijadikan informan sebelumnya.
4)	Pengecekan Sejawat
Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan aparatur pemerintahan desa, dan diarahkan untuk mengkritisi hasil penelitian dari berbagai sudut pandang. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan yang dapat meningkatkan derajat kepercayaan data tersebut. 
b.	Ttransferability (Keteralihan)
Untuk membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan uraian rinci. Peneliti membuat uraian secara rinci hasil penafsiran atas hasil temuannya sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan generalisasi yang sesuai harus diperhatikan kesesuaian makna dan fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain di luar lingkup studi.
Untuk memahami situasi dan melihat hubungan yang sesungguhnya harus dilakukan secara teliti dan hati-hati terutama dalam memulai wawancara, studi dokumentasi, serta pada saat observasi. Untuk memperoleh generalisasi internal peneliti harus memahami reaksi informan, apa yang dirasakan, bagaimana pandangan-pandangannya, karena pada situasi dan konteks yang lain dapat saja berbeda. Karena itu, generalisasi teori yang digunakan menghubungkan temuan-temuan penelitian pada teori yang menjadi perhatian.
c.	Dependability (Kebergantungan)
Teknik kebergantungan data dilakukan dengan cara auditing kebergantungan, yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap catatan proses pengumpulan data yang sudah dilaksanakan sehingga dapat diketahui kebenaran proses dari hasil data yang telah dikumpulkan.
Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Untuk mengecek hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak hendaknya melihat apakah si peneliti sudah hati-hati apa belum bahkan membuat kesalahan dalam (1) mengkonseptualisasi-kan rencana penelitiannya, (2) mengumpulkan data, (3) menginter-pretasikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian yang ditulis.
d.	Confirmability (Kepastian)
Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini telah memenuhi keempat setandar mutu penelitian (truth value, applicability, consistency dan naturality), maka hasil penelitian tersebut sudah dapat diterima dan bermutu. Teknik untuk mendapatkan kepastian data dilakukan dengan cara auditing kepastian, yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap catatan-catatan proses pengumpulan data yang sudah dilaksanakan sehingga dapat diketahui kepastian proses data yang telah dikumpulkan. 
Kepastian harus disepakati oleh beberapa orang atau orang banyak. Untuk mempertahankan keabsahan penelitian ini, peneliti berkonsultasi dengan pembimbing dalam setiap langkah/tahap yang digunakan. Konsultasi dalam setiap langkah/tahap tersebut merupakan jaminan dalam membangun konfirmabilitas penelitian.
6.	Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk memproses serta menjawab kebutuhan mengenai apa yang diteliti di lapangan setelah data terkumpul. Menurut Stainback dalam Sugiyono “Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi” (Sugiyono, 2006: 223). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Hubberman seperti yang terlihat dalam gambar 1.2 berikut ini.
Gambar 1.2
Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman

Conclusions: Drawing/verifyng

Data Collection

Data Display

Data Reduction

Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan teknis analisis data model Miles dan Huberman di atas, sebagai berikut.
a.	Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjuntya, dan mencarinya bila diperlukan. 
b.	Penyajian Data ( Data Display)
Dalam peneletian kualitatif,penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan, hubungan antar kategori,flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. 
c.	Conclusion Drawing/Verification
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2006: 224).

I.	Sistematika Penulisan Tesis
Sistematika penulisan tesis ini memuat:
Bab  I  Pendahuluan
A.	Masalah Penelitian
1.	Latar Belakang 
2.	Ruang Lingkup Penelitian
3.	Perumusan Masalah
B.	Tujuan dan Manfaat Penelitian
C.	Tinjauan Pustaka
D.	Metode Penelitian
1.	Jenis Penelitian
2.	Lokasi Penelitian
3.	Subyek Penelitian
4.	Teknik dan Alat Pengumpul Data
5.	Teknik Analisis Data
Bab    II   Gambaran Umum Desa Sungai Ambawang Kuala
Bab III Kualitas SDM dan Kemampuan Tim Perencana Desa dalam  Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala 
Bab IV Formulasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala
Bab  V  Partisipasi Masyarakat dalam Musrembangdes dan Kendala-Kendala dalam Formulasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala
Bab VI Penutup
A.	Kesimpulan
B.	Saran
Daftar Pustaka