ABSTRAK
Kenyamanan adalah suatu keadaan dimana telah dipenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman dan keamanan di lingkungan masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut dalam proses menjaga keamanan wilayah Kabupaten Badung khususnya Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang berada didaerah pariwisata maka membutuhkan ketertiban yang pada hakekatnya terpenuhnya rasa aman dengan selalu ada tugas yang melaksanakan patroli bersama.
	Untuk memenuhi akan hal tersebut maka dibuat suatu Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di jalur-jalur rawan potensi pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan TNI, POLISI, SATPOL PP dan Dinas Perhubungan.
	Dengan adanya kegiatan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (SIPAMANPADU) yang adalah implementasi dari Perda Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2016 diharapkan semakin meningkatkan Koordinasi dan Sinegritas antara Pemerintah Daerah, Polri, dan TNI untuk mewujudkan Keamanan dan Ketertiban serta tujuan sistem ini untuk meningkatkan kehadiran aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat sebagai pencegahan timbulnya kriminalitas dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tujuan memberi rasa aman, perlindungan, dan pengayom masyarakat maupun wisatawan.
	Bertolak dari kenyataan demikian, maka penulisan ini dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM SIPAMANPADU (SISTEM PATROLI DAN KEAMANAN TERPADU) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BADUNG untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibuat.
	Keberhasilan implementasi itu sendiri dapat diukur dengan berlandas pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
	Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Edward di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sipamanpadu sudah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal. 
	Saran yang diberikan adalah agar terus dilakukan upaya responsif dengan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah kepada masyarakat umum sehingga tercipta kondisi yang saling membutuhkan antara pemerintah, dan masyarakat.