PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Muhamad Ramadhan Zakiyy Kamaludin

Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil – DIV
Fakultas Manajemen Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email : ramadhanzakiy3@gmail.com

ABSTRAK
	Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”. Kegiatan magang dan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dalam pembuatan akta kematian yang ada di Kota Palangka Raya. Tetapi dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kematian. Dalam kegiatan magang dan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan pembuatan akta kematian sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum maksimal karena terdapat hambatan dan kendala, antara lain proses sosialisasi, pihak yang bekerjasama, dan infrastruktur.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembuatan, Akta Kematian 

1.	PENDAHULUAN
Tertib administrasi seperti membuat akta kematian adalah hal yang penting bagi seseorang, seperti halnya guna untuk membagikan warisan kepada ahli warisnya, akta kematian sangat dibutuhkan sebagai bukti yang sah bahwa orang tersebut adalah keturunan dari orang yang sudah meningggal tersebut.
Perilaku masyarakat yang masih tidak peduli terhadap dokumen kependudukan bisa berakibat fatal apalagi jika peristiwa kematian tidak secepatnya dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab mengurusnya, dikarenakan data yang ada akan berakibat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu bisa menyebabkan data ganda dan data menjadi tidak valid yang disebabkan penduduk yang meninggal namanya masih tertera di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dari jumlah data kepemilikan akta kematian yang diperoleh penulis dari Disdukcapil Kota Palangka Raya, masih terdapat kurangnya kepemilikan akta kematian dalam angka yang lumayan besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa sangat banyak sekali masyarakat yang belum memiliki akta kematian dan enggan untuk mengurus akta kematian tersebut. Dapat kita lihat dari table jumlah kepemilikan akta kematian yang penulis lampirkan dalam sebuah tabel data kependudukan Kota Palangka Raya yang diambil pada tahun 2017.

Tabel 1.1
Jumlah Kepemilikan Akta  Kematian di Kota Palangka Raya

Tahun 2016
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Meninggal	Punya Akta 	Belum Punya Akta 	
1	Pahandut	6	81.488	89	32	57	
2	Bukit Batu	7	11.577	21	9	12	
3	Jekan Raya	4	141.353	112	37	75	
4	Sebangau	6	16.763	24	7	17	
5	Rakumpit	7	2.531	11	4	7	
JUMLAH	30	253.712	257	89	168	
  Sumber : Data Kependudukan Kota Palangka Raya
Tahun 2017
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Meninggal	Punya Akta 	Belum Punya Akta 	
1	Pahandut	6	81.983	92	40	52	
2	Bukit Batu	7	12.041	28	9	19	
3	Jekan Raya	4	135.919	136	58	78	
4	Sebangau	6	21.526	22	4	18	
5	Rakumpit	7	3.981	12	2	10	
JUMLAH	30	255.450	290	113	177	
  Sumber : Data Kependudukan Kota Palangka Raya

Berdasarkan dari data tabel diatas dijelaskan bahwa data masyarakat Kota Palangka Raya yang meninggal dunia dengan yang menerbitkan dokumen akta kematian pada tahun 2017 tersebut menunjukkan jumlah kematian yang terjadi dengan jumlah kepemilikan akta kematian yang telah diterbitkan di 5 (lima) kecamatan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya oleh Disdukcapil berbeda jauh, lebih banyak masyarakat yang belum mempunyai akta kematian dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai akta kematian. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya  pemerintah setempat dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kematian dan juga masyarakat juga yang masih awam tentang pentingnya akta kematian bagi masyarakat itu sendiri. 

2.	TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan dilakukan setelah perencanan yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam manajemen, pelaksanaan sering dikenal dengan bahasa implementasi. Menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:82) menyatakan bahwa :
“Pergerakan merupakan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Definisi diatas menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu tujuan organisasi bergantung pada pelaksanaan dalam manajemen organisasi tersebut. Segala kegiatan organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh anggota kelompok manajemen mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Mengingat pada tujuan organisasi terdapat sasaran yang perlu diperhatikan, mengingat kegiatan yang tidak memiliki arah pada sasaran hanyalah pemborosan semata bagi berupa pemborosan tenaga, uang, waktu dan materi dengan kata lain pemborosan terhadap tools of manajement.
Menurut Sukarna (2011:82) pergerakan tanpa adanya planning tidak akan berjalan secara efektif karena dalam suatu perencanaan telah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur, dan program. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan bukan hanya bergantung pada planning dan organizing yang baik tetapi juga bergantung pada penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan, karena proses planning dan organizing digunakan sebagai landasan yang kuat untuk adanya proses penggerakan/pelaksanaan yang terarah pada tujuan yang dituju. Adapun faktor-faktor yang diperlukan dalam proses penggerakan yaitu, kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, dan disiplin.

3.	METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang penulis pakai adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data yang penulis pakai merupakan reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

4.	HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1	Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
4.1.1	Kepemimpinan
Kepemimpinan dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian adalah bagaimana pemimpin diharapkan agar bisa mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya sebagai salah satu tindakan untuk bisa tercapainya suatu tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah sebagai sarana untuk bisa membangun kerjasama dari pimpinan ke bagian-bagian untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan data kepemilikan akta kematian.
Dalam pembuatan akta kematian sebenarnya sangat mudah yaitu masyarakat hanya melaporkan jika ada kematian pada ketua RT/RW, Lurah dan Camat agar bisa diproses dengan program jemput bola, dimana nanti masyarakat akan mendapatkan beberapa dokumen seperti akta kematian, KK, dan KTP secara gratis. Tapi nyatanya masyarakat tidak mau untuk melaporkan peristiwa kematian menjadikan petugas kesulitan dalam melaksanakan program yang sudah ada ini.

4.1.2	Sikap dan Moril
Sikap dan moril dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian adalah bagaimana kita sebagai pegawai berbuat atau berperilaku baik dengan masyarakat sebagai objek dari program pemerintah yang sudah ditetapkan.
Proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan cara pendekatan yang humanistik yaitu pendekatan dari hati ke hati, dengan ramah dan sopan agar masyarakat tidak bosan untuk melaporkan setiap kejadian yang bersangkutan dengan masalah kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
Dinas Dukcapil sudah memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat dengan sopan berperilaku baik kepada masyarakat dan terutama saya di bagian pencatatan akta kematian. Disini saya selaku kasi sudah mengarahkan bagaimana prosedurnya pada masyarakat terutama bagi yang mau mengurus akta kematian supaya bisa melaporkan pada lurah agar lurah dilaporkan kepada camat supaya data bisa tersimpan disana, dan Dinas bisa mendapatkan data yang valid tentang jumlah kematian setiap tahunnya dari masing-masing kecamatan yang ada dan juga masyarakat akan mendapatkan beberapa dokumen yang menunjang untuk pengurusan berkas diwaktu yang akan datang.

4.1.3	Komunikasi
Komunikasi dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian adalah komunikasi antara pelaksana pembuat dengan masyarakat sebagai pemohon dan objek registrasi pada pencatatan sipil. Agar sebuah program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka seluruh pimpinan harus paham dan memahami tujuan dan sasaran dari pelaksanaan sebuah program. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperjelas tugas dan wewenang serta antara Disdukcapil dengan instansi terkait lainnya sebagai dasar pelaksanaan pembuatan akta kematian.
Agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan baik semua lapisan di pemerintah serta Disdukcapil Kota Palangka Raya khususnya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mulai dari pelatihan kepada pegawai, penyuluhan kepada masyarakat, hingga ke media massa seperti siaran radio, televisi, koran lokal, brosur dan spanduk/banner.
Sosialisasi sudah dilakukan oleh Disdukcapil sendiri dan oleh Kadis Dukcapil kepada Camat dan Lurah setempat pada rapat bulanan agar bisa diinformasikan kepada ketua RT/RW setempat agar mensosialisasikan pada masyarakat supaya mau melaporkan jika ada kematian supaya bisa langsung diproses oleh Dinas Dukcapil.
Oleh karen itu deperlukan peran aktif pemerintah dalam memberi pengertian bahwa dokumen kematian sangat penting bukan hanya untuk harta warisan tetapi untuk mendata penduduk sebagai rancangan pembangunan dikemudian hari nanti.
4.1.4	Pendorong
Pendorong disini merupakan motivasi berupa himbauan seperti sosialisasi dari pemerintah exsternal maupun dari dalam diri masyarakat internal akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk mengurusi kepemilikan dokumen kependudukan seperti halnya akta kematian.
Pemerintah sudah melaksanakan himbauan berupa sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar mau mengurus dokumen kependudukan, untuk selanjutnya bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri mau mengurus apa tidaknya dokumen akta kematian tersebut.

4.1.5	Supervisi
Supervisi dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian merupakan suatu pembinaan dari pimpinan kepada bawahan dan juga berupa perbaikan/evaluasi terhadap rencana yang sudah ditetapkan, seperti halnya pengawasan terhadap suatu pekerjaan dan mengevaluasinya jika belum sesuai/belum maksimal dalam suatu pekerjaan tersebut.
Setiap seminggu sekali di ruangan Ibu Kadis Dukcapil memang ada kegiatan rapat antar masing-masing bidang yang bertujuan untuk memberikan arahan dan juga memperbaiki kekurangan yang terjadi di lapangan dari hasil pengawasan supaya bisa menjadi lebih baik.
4.1.6	Disiplin
Disiplin disini adalah bagaimana seluruh pegawai ASN yang bekerja di Disdukcapil  mentaati peraturan yang sudah ditetapkan disana. Misalkan seperti datang tepat waktu bekerja sesuai SOP dll.
Hasil pengamatan selama penulis melaksanakan magang menunjukkan bahwa para pegawai di Disdukcapil Kota Palangka Raya memulai kegiatan kantor tepat pukul 07.30-12.00 WIB dan dilanjutkan jam 13.30-15.00 WIB dari hari Senin-Kamis dan Jum’at dari jam 07.30-10.30 dilanjutkan 13.00-15.00 WIB dan  hari libur tutup. Dinas Dukcapil tepat waktu sehingga tidak sampai membuat masyarakat menunggu untuk bisa dilayani dengan sebaik mungkin.

4.2	Kendala dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

4.2.1	Sosialisasi Akta Kematian
Kegiatan sosialisasi ini merupakan cara untuk memperkenalkan suatu program kepada masyarakat dari Disdukcapil. Tetapi kenyataannya masih kurang efektif sosialisasi yang diadakan di kecamatan maupun di kelurahan, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk terciptanya kepedulian terhadap kepemilikan akta kematian sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat. Sehingga proses sosialisasi mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak dilakukan berulang-ulang di tempat yang sama dengan peserta yang sama.
4.2.2	Pihak yang bekerja sama
Pelaksanaan pembuatan akta kematian ini bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikarenakan di Kota Palangka Raya masih belum ada Dinas Pemakaman jadi seksi yang mendata untuk kematian di laksanakan disana dan menyebabkan kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya mendata kematian menjadikan jumlah kematian tidak terdata dengan baik dan Disdukcapil menjadi kualahan dalam mendata jumlah kematian.
4.2.3	Jarak tempuh yang jauh
Jarak tempuh yang jauh antara kecamatan terluar dengan Disdukcapil Kota Palangka Raya menjadi salah satu hambatan belum maksimalnya pelayanan akta kematian. 
Disdukcapil adalah alasan masyarakat Kota Palangka Raya yang telah meninggal tidak memiliki akta kematian. Disebabkan kondisi ekonomi yang tergolong lemah  serta biaya trasportasi yang sangat mahal dan juga beranggapan bahwa akta kematian tidak terlalu diperlukan bagi masyarakat terpencil seperti mereka.

4.3	Upaya Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
4.3.1	Meningkatkan Sosialisasi
Aspek penyapaian kepada masyarakat telah diberikan mengenai tata cara dan prosedur dalam pembuatan akta kematian, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya sebatas orang yang mengerti saja seperti ASN yang paham karena ada keperluan mengenai hak waris.
Penulis dalam mengamati Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam upaya pelaksanaan pembuatan akta kematian sangat berharap agar masyarakat bisa lebih sadar dan aktif lagi dalam kepemilikan dokumen kependudukan terkhusus akta kematian.
4.3.2	Pihak yang terkait
Untuk mengatasi permasalahan yang ada Disdukcapil Kota Palangka Raya harus lebih aktif lagi dalam berkoordinasi dengan pihak terkait terkhusus untuk pelaksanaan pembuatan akta kematian. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil wawancara penulis perlu adanya kerja sama lintas sektor supaya jumlah kematian dapat terdata dan juga bisa secara langsung untuk didatangi pihak dinas  agar dapat melaksanakan program jemput bola.
4.3.3	Melakukan pelayanan keliling untuk masyarakat terpencil
Dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh masyarakat seperti jarak tempuh yang jauh dengan disdukcapil perlu adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut. Disdukcapil Kota Palangka Raya akan melakukan pelayanan keliling, hal ini bertujuan supaya bisa membantu masyarakat dalam mengurusi akta kematian. Yang biasanya menyelenggarakan pelayanan keliling sekitar sebulan sekali akan ditambah menjadi seminggu sekali di daerah terluar dari kota.

5.	KESIMPULAN
	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan penelitian di Disdukcapil Kota Palangka Raya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :
5.1	Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dengan baik ditinjau dari beberapa dimensi,
	Kepemimpinan, bahwa Kadis Dukcapil Kota Palangka Raya sudah memberikan arahan kepada masing-masing bagian seperti camat, lurah, rt/rw dan bahkan turun langsung kepada masyarakat bahwa akta kematian itu sangat penting jadi warga hanya melaporkan kepada pihak yang terkait jika ada kematian dan akan segera di proses untuk dibuatkan dokumen akta kematian.
	Sikap dan Moril, sikap para pegawai dan kemampuan petugas dalam melayani masyarakat sudah memuaskan bagi masyarakat misalnya petugas mengarahkan persyaratan apa yang berlaku dan juga sikap yang sopan santun kepada masyarakat sebagai penerima layanan.
	Komunikasi, kordinasi antar bagian yang berwenang sudah dilaksanakan dengan adanya rapat bulanan, dan juga di masing-masing rt/rw, lurah, camat dalam rapat tersebut agar bisa menginformasikan lebih lanjut jika ada masalah yang berkaitan tentang kematian agar bisa cepat di proses.
	Pendorong, pemerintah sudah memberikan himbauan berupa sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar mau mengurus dokumen kematian, untuk selanjutnya tergantung oleh motivasi dalam diri masyarakat itu sendiri kesadaran dalam membuat dokumen akta kematian.
	Supervisi, pengawasan dari Kadis Dukcapil dengan diadakannya rapat mingguan yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian berjalan baik itu diperlukan supaya bisa memperbaiki kekurangan agar menjadi lebih baik.
	Disiplin, untuk pelayanan di Dinas Dukcapil sudah tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan, yang bertujuan supaya masyarakat dapat menerima pelayanan dengan semaksimal mungkin.
5.2	Kendala dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
	Sosialisasi Akta Kematian, pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi tentang kepemilikan akta kematian kepada masyarakat tetapi masyarakat yang hadir kebanyakan adalah dari perangkat pemerintahan dari pada masyarakat umum sangat sedikit yang hadir dikarenakan mereka beranggapan dokumen tersebut belum dibutuhkan sekarang karena tidak terlalu penting, menjadikan sosialisasi tersebut kurang tepat sasaran.
	Pihak Yang Bekerja Sama, pihak yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tetapi dilapangan kinerjanya kurang maksimal sehinga Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya Kualahan dalam mendata jumlah kematian keseluruhan.
	Jarak tempuh yang jauh, masyarakat merasa jarak antara tempat tinggal dengan Disdukcapil Kota Palangka Raya sangat jauh yang mengakibatkan masyarakat malas untuk membuat akta kematian, karena biaya transportasi yang mahal dan jukan kondisi ekonomi di daerah tempat tinggal sangat rendah.
5.3	Upaya Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
	Meningkatkan Sosialisasi, pemerintah sudah membuat banner, spanduk dan langsung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan supaya masyarakat bisa lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan seperti akta kematian.
	Pihak Yang Terkait, Dinas Dukcapil mencoba menjalin kerjasama antar sektor seperti pihak RS dan Kepolisian yang bertujuan untuk menginformasikan setiap ada kejadian yang menyangkut tentang kematian agar bisa di proses oleh pihak Dinas Dukcapil.
	Melakukan pelayanan keliling, merupakan solusi dari pada jarak tempuh yang jauh yang biasanya diadakan setia sebulan sekal menjadi seminggu sekali agar lebih efektif lagi dalam pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan terjauh.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku-Buku
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media.
Kountur, R. 2009. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis (Edisi Revisi). Jakarta:PPM.
Mantra, Ida Bagoes. 2013. Demografi Umum. Yogyakarta. PUSTAKA BELAJAR.
Meleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Mulyono. 2009. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Riduwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta
Siagian, Sondang P. 2011. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Siswosoediro Dan Veronika. 2008. Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri). Jakarta: Visimedia.
Soemartono Triyuni dan Hendrastuti Sri. 2011. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. YAYASAN BINA PROFESI MANDIRI.
Soemartono Triyuni dan Hendrastuti Sri. 2011. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. Bandung. Fokus Media
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju.
Suradinata, Ermaya. 2014. Analisis Kepemimpinan : Strategi Pengambilan Keputusan. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR.
Syaukani, HR, dkk. 2007. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
Ulber, Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama
Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. BUMI AKSARA.
Yousa, Amri. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Bandung. Jaya Virtual Graph.
Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian: Kualitiatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenamedia Group

B.	Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

C.	Lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah